Bicara Habib Rizieq tidak akan ada habisnya, orang yang cukup fenomenal di Indonesia bahkan di arab saudi "Katanya". Sejak FPI Berdiri, hanya dia saja yang terlihat dijalanan dengan sejumlah massa bayaran mereka, ia melakukan itu bukan tujuan murni untuk agama tapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.
Habib Rizieq melarikan diri ke Arab Saudi Mei lalu, ia mengarang sebuah cerita bahwa ia diincar bahkan ditembak oleh sniper yang gagal fokus nembak. Jika itu bener sniper, saya rasa Habib Rizieq saat ini sudah "Ina lilahi", tapi cerita fiktif itu ia buat agar ia memliki alasan untuk mearikan diri ke luar negeri dengan dalih di Indonesia tidak aman.
Beberapa waktu lalu ia pernah mangatakan bahwa ia tidak akan pulang selama masih rezim Jokowi, jadi kesimpulannya adalah Jokowi tidak menjadi Presiden lagi barulah ia pulang.
Sebenarnya bukan itu alasan utamanya, alasanya adalah ia takut ditahan karena kasus yang menimpanya yakni kasus Pornografi bersama kekasihnya Firza Husein sang bendahara agenda makar.
Saat ini Habib Rizieq masih di Arab Saudi, seperti yang dulu Markibong ungkap sebelum Ahok ditahan bahwa Habib Rizieq ini akan meninggalkan Indonesia dan ternyata benar.
Front Pembela Islam bersikukuh mengirim laskar untuk membantu warga etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami kekerasan dan pembunuhan.
Juru bicara FPI Slamet Maarif berpendapat bahwa warga Rohingya di Myanmar saat ini tak hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan, melainkan juga bantuan kekuatan berupa laskar dan persenjataan untuk melindungi diri.
"Kalau pemerintah menurunkan pasukan garudanya untuk membantu masyarakat Rohingya ke sana ya kita enggak perlu ke sana," kata Slamet saat dihubungi CNNIndonesia.com, kemarin.
"Tapi kalau pemerintah tutup mata, seperti tahun-tahun kemarin, dari 2013 cuma bantuan kemanusiaan tapi berulang-ulang, masyarakat Rohingya enggak cuma butuh makanan dan obat-obatan, tapi butuh juga senjata, kekuatan untuk menghentikan itu semua," imbuh Slamet. Saat ini FPI menyatakan masih membuka pendaftaran untuk para relawan yang siap dikirim ke negara bagian Rakhine, Myanmar, yang banyak dihuni warga Rohingya.
"Sekarang baru tahap pengumpulan pendaftaran dari tiap-tiap daerah. Nanti setelah semua masuk kemudian kami seleksi di DPP, kami pemetaan kebutuhan di sana, baru kami punya prediksi berapa kekuatan yang kita turunkan dan untuk apa di sana," ujarnya.
Ada tujuh wilayah yang membuka posko pendaftaran relawan. Daerah-daerah yang membuka pendaftaran antara lain Banten dan Klaten.
Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Rabu (6/9) lalu, Slamet mengatakan FPI juga membuka posko pendaftaran dengan jumlah relawan yang mendaftar sekitar 600 orang. Posko pendaftaran relawan ke Myanmar akan ditutup pekan ini. Setelah itu, data-data relawan akan dikirim ke DPP FPI untuk diseleksi dan dilakukan pemetaan kebutuhan.
Syarat utama bagi relawan yang ingin berangkat ke Myanmar, kata Slamet, harus mengantongi izin dari orang tua dan memiliki kemampuan bela diri.
"Kalau persyaratannya terpenuhi baru kita berangkatkan," ujarnya. Hingga kemarin, FPI mengklaim ada 10 ribu relawan yang mendaftarkan diri. "Tapi DPP enggak buka pendaftaran. DPP bagiannya menyeleksi dan mengurus keberangkatan."
Slamet sendiri belum bisa memastikan keberangkatan laskar dan relawan yang telah mendaftar, namun menyatakan FPI siap mengirim laskar bersenjata jika diizinkan pemerintah.
Peran laskar bersenjata untuk mengamankan relawan yang dikirim ke Myanmar."Karena kami juga tidak ingin yang berangkat ke sana itu keamanannya tidak terjamin, maka perlu juga laskar yang berangkat bagian pengamanan di sana," kata Slamet.
FPI hari ini bersama sejumlah ormas yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 berencana menggelar aksi demonstrasi di Masjid An-Nur di Magelang, Jawa Tengah. Demo digelar sebagai protes terhadap pembantaian etnis Rohingya di Rohingya.
Masjid An-Nur dipilih setelah Presidium Alumni 212 membatalkan aksi demo yang sedianya digelar di kawasan Candi Borobudur. Masjid An-Nur berjarak sekitatr 1,5 kilometer dari Candi Borobudur.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pembahasan Perppu Ormas itu akan dilakukan sebelum masa sidang pertama DPR RI periode 2017/2018 berakhir 28 Oktober mendatang.
"Makanya ini kami jadwalkan, menyusun jadwal, perkiraan saya setelah minggu depan (rapatnya)," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Kamis (7/9). Zainudin berkata, pihaknya akan mengundang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta penjelasan soal penerbitan Perppu Ormas.Saat ini Komisi II sedang menyusun jadwal dan mekanisme pembahasan Perppu Ormas. Selain melibatkan NU dan Muhammadiyah, pembahasan Perppu akan melibatkan pemerintah dan fraksi di DPR serta pihak terkait.
DPR telah menerima naskah Perppu Ormas dari Pemerintah sejak pekan lalu. Nantinya, parlemen berhak menerima atau menolak Perppu dalam rapat paripurna yang digelar pada akhir masa sidang.
Rapat pembahasan Perppu Ormas akan dilakukan untuk menguatkan posisi masing-masing fraksi dalam memandang produk hukum tersebut. Di sisi lain, Zainudin belum memastikan apakah DPR akan turut mengundang ormas Front Pembela Islam atau tidak pada pembahasan nanti.
"Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, kita kan ada limitasi waktu harus selesai masa sidang ini 27 oktober," ujarnya.
Front Pembela Islam (FPI) berencana mengirimkan relawan ke Myanmar terkait krisis yang terjadi di Rohingya. FPI menyebut ada hampir 10 ribu relawan yang sudah mendaftar di posko FPI berbagai daerah.
"Hari ini hampir 10 ribu yang mendaftar di posko pendaftaran kita dari tiap-tiap daerah. Sudah ada 10 ribu yang siap berangkat ke Rohingya," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif di Kedubes Myanmar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).
Ma'arif menegaskan akan melakukan perang terbuka dengan Myanmar. Hal itu dilakukan jika pemerintah Myanmar tidak sanggup menghentikan krisis yang terjadi di Rohingya.
"FPI akan menyatakan perang terbuka dengan Myanmar. Kita akan kirim mujahid untuk membela saudara kita di sana," ucap Slamet. Sebagaimana diketahui, FPI membuka posko pendaftaran relawan yang akan dikirim ke Myanmar. Posko tersebut tersebar di berbagai daerah. Salah satunya di Palu, Sulawesi Tengah. Namun anggota Komisi I DPR Meutya Hafid mengkhawatirkan pengiriman relawan tersebut.
"Saya khawatir kalau ke sana nanti akan justru membahayakan yang berangkat karena kita belum tahu keamanannya seperti apa," ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).
Markas Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, tampak sepi. Pintu bangunan dua lantai yang berlokasi di kediaman tokoh FPI Rizieq Shihab itu tertutup rapat. Tidak ada aktivitas saat hari raya Iduladha tahun ini.
Jamal, penjaga kantor sekretariat FPI mengatakan, Iduladha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat Rizieq masih berada di Indonesia. Massa FPI, kata dia, berkegiatan di lingkungan masing-masing.
"Enggak ada (kegiatan) di sini. Cuma potong (hewan kurban)," kata Jamal usai salat Iduladha di area Masjid Jami Al Ishlah, Petamburan, Jakarta, Jumat (1/9).
Dikatakan Jamal, kegiatan FPI dalam merayakan Iduladha hanyalah takbir keliling Jakarta, Kamis (31/8) malam. "Kegiatannya sudah semalam," ujar Jamal.
Tahun ini, kata Jamal, FPI menyumbang seekor sapi kurban seberat kurang lebih 200 kilogram. Sapi itu, diserahkan melalui Masjid Jami Al Ishlah yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari kantor sekretariat DPP FPI. Selain itu, Jamal mengatakan tidak ada pesan khusus yang disampaikan Rizieq untuk perayaan Iduladha tahun ini.Pembelian sapi tersebut, dikatakan Jamal, adalah hasil patungan beberapa anggota FPI. Jamal enggan menyebutkan harga beli sapi tersebut.
Jumlah sapi yang dipotong di Masjid Al Ishlah saat ini menurun dibandingkan saat Rizieq masih merayakan Iduladha di Petamburan.
"Biasanya kalau ada Habib, itu potong (sapi) sampai 12 ekor. Sekarang Habib sudah pindah," ujarnya. Rizieq saat ini masih berada di Arab Saudi menjalankan ibadah haji. Dia sudah berada di Arab sejak Mei 2017.
Aktivitas politik Front Pembela Islam (FPI) bukan baru kali ini dilakukan. Sejak awal organisasi ini didirikan pada 17 Agustus 1998, FPI kerap mengeluarkan sikap politik untuk merespons situasi negara.
Saat usianya belum genap tiga bulan, FPI menuntut pertanggungjawaban Orde Baru pada Sidang Istimewa MPR. Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini juga mengeluarkan pernyataan tentang bahaya Forkot dan Famred –organisasi yang ikut memotori tumbangnya Soeharto– sebagai kelompok kiri.
FPI kerap merespons situasi negara dengan sikap tertentu. Aksi Bela Islam adalah di antaranya. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
FPI juga pernah menuntut pemeriksaan Leonardus Benjamin Moerdani, tokoh militer yang berkecimpung di dunia intelijen, karena menyangkut dugaan keterlibatan dalam berbagai kerusuhan dan pelanggaran HAM di Indonesia.
Berbagai aksi terus dilakukan FPI melalui gerakan protes turun ke jalan, hingga kini.
Gelombang Aksi Bela Islam Jilid I pada Oktober 2016 hingga jilid VII pada Mei 2017, mampu menggeser kembalinya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta lalu.
Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengatakan, sejak awal organisasinya memutuskan untuk tidak buta politik.
Dia mengatakan, kehidupan bernegara tidak bisa lepas dari kehidupan politik. Dari berpolitik itu, kata Slamet, melahirkan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat.
“Walaupun kami bukan partai politik, tapi kami harus berjuang menyampaikan lewat jalur politik. Termasuk melahirkan perda yang bernuansa syariat Islam,” kata Slamet saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, awal Agustus.
Dia mengatakan, FPI akan mengawal kebijakan agar tidak bertentangan dengan nilai agama atau membumihanguskan Islam. Lobi dengan sejumlah partai politik pun dilakukan untuk menyampaikan aspirasi politiknya.
Slamet menjelaskan, FPI memiliki badan khusus organisasi bernama Badan Ahli Front yang bertugas menganalisis mengelola survei dan penelitian, termasuk politik, untuk disampaikan ke pejabat teras.
Badan itu diisi kalangan ulama, cendekiawan, teknokrat, sipil, militer, maupun purnawirawan.
Dia mengatakan, awalnya FPI dibentuk untuk memerangi kemaksiatan. Namun seiring waktu, banyak kebijakan maupun undang-undang yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mayoritas penduduk Indonesia, yakni umat Islam.
“Banyak UU yang menurut kami membahayakan umat Islam, melanggar syariat Islam,” katanya
Menolak Demokrasi
Ketua Bidang Penegakan Khilafah Awit Masyhuri menyatakan, FPI telah sepakat memperjuangkan syariat Islam melalui jalur konstitusional. Namun sistem yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi, sesuatu yang bertolak belakang dengan pandangan FPI. Awit menegaskan, FPI tidak menerima demokrasi karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Demokrasi, menurutnya, adalah hukum yang dibuat manusia karena itu tidak seharusnya diimani.
“Islam tidak mengenal demokrasi, yang ada adalah musyawarah,” kata Awit.
Dia mengatakan, sila keempat Pancasila tidak menyebutkan istilah demokrasi di dalamnya, tapi menggunakan kata ‘permusyawaratan’.
FPI menginginkan Indonesia menggunakan prinsip musyawarah, bukan sistem demokrasi. Termasuk dalam pemilihan pemimpin nasional. Pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, kata Awit, merupakan penerapan sistem demokrasi.
Sedangkan FPI menginginkan rakyat memilih perwakilannya saat pemilu, selanjutnya presiden, gubernur, walikota, hingga bupati dipilih secara musyawarah oleh wakil rakyat.
Namun Awit menyadari, yang berlaku sekarang adalah sistem demokrasi. Dia menganggap situasi saat ini sebagai keadaan darurat. Mau tidak mau, demokrasi harus dijalani.
“Tidak ada rotan, akar pun jadi. Karena tidak ada cara lain lagi, sistem demokrasi kami tunggangi, tapi tujuan akhirnya adalah Islam,” kata Awit.
“Kita dipaksa untuk berpartai, dipaksa untuk berdemokrasi. Sedangkan kalau kami tidak ikut, demokrasi akan dikuasai mafia,” tambahnya.
Dia mengatakan, FPI tidak terpikir untuk mengubah organisasi menjadi partai politik. Namun pada musyawarah nasional keempat yang digelar 2013, mereka sepakat bahwa FPI bisa melahirkan partai politik, setelah melalui kajian mendalam.
“Sesuai mandat para pendiri, FPI tidak akan bisa menjadi partai. Tapi melahirkan partai, itu mungkin. FPI membentuk partai entah apa namanya, kami belum bahas,” ujar Awit.
Dia mengatakan, FPI masih percaya dengan partai Islam yang ada saat ini.
Slamet menyebut hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja partai Islam yang masih bisa diajak bekerja sama. Sementara partai Islam lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tak lagi diperhitungkan.
“Kemarin PPP mendukung Ahok sehingga kami sudah tidak hitung lagi. Jadi kami lihat hanya PKS saja sekarang,” kata Awit.
FPI menyatakan pihaknya mempercayai PKS sebagai Partai Islam. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Membuka Diri
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, selama ini partainya tidak memiliki hubungan struktural dengan FPI. Namun PKS membuka diri untuk bekerja sama dengan FPI dan juga ormas Islam lainnya.
“Tidak ada hubungan spesial, tidak ada juga perlakuan istimewa, tidak ada juga koordinasi yang khusus,” kata Hidayat saat dihubungi pada pekan lalu.
Dia menegaskan, partainya menjalin hubungan dengan siapa pun. Sementara FPI hanya salah satu dari kelompok masyarakat yang berhubungan dengan PKS.
“FPI tidak hanya berhubungan dengan PKS. FPI juga berhubungan dengan partai lain, terutama partai Islam,” kata mantan Ketua MPR RI itu.
Hidayat menanggapi pernyataan Awit yang menyebut FPI hanya percaya pada partai Islam, yaitu PKS. Khususnya soal memperjuangkan lahirnya kebijakan syariat Islam di parlemen. “Kami memang konsisten berani menjaga agar undang-undang yang sekaligus dilarang dalam hukum itu juga dilarang agama, tetapi kami dengan cara yang demokratis,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Menurutnya, selama ini tidak ada satu undang-undang pun yang secara spesifik disebut sebagai syariat Islam. Namun syariat Islam itu masuk dalam kebijakan UU Antipornografi atau UU mengenai zakat.
“Pada tingkat ini mungkin dengan FPI sama. Tetapi mereka (berjuang) di luar. Mereka langsung kepada agamanya, syariahnya, kemudian seolah-olah mereka menjadi eksklusif karena yang mereka perjuangkan,” ujar Hidayat.
Beberapa hari lalu, Sandiaga mengeluarkan statementnya yang menurut kami begitu frontal tentang penutupan Hotel Alexis yang berada di Jakarta utara tersebut. Penutupan tempat hiburan yang tidak terbukti melakukan tindakan kriminal seperti pengedaran narkoba dan prostitusi pastinya tidak mudah ditutup begitu saja.
Menurut Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa pentutupan Alexis harus sesuai perda pasal 99 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan. Dalam perda itu, pengelola tempat hiburan malam yang melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan, dan pemakaian narkoba akan dikenai pencabutan izin usaha. Jadi, tidak bisa sesuai dengan emosi apalagi tidak ada bukti, ini sudah pasti hanya mencari sensasi. Markibong mendapatkan bukti bahwa pernyataan Sandiaga uno tersebut merupakan sinyal kepada Alexis dan perintah FPI 1. Alexis harus memberikan jatah kepada Sandiaga selaku orang yang akan berkuasa. 2. Membayar jatah preman FPI dan ormas radikal lainnya yang hidupnya dari pemerasan, (Jika tidak alexis ditutup saja, bayar jatah bulanan atau mau ditutup?). Mengapa kami bisa menyimpulkan demikian? Masih ingat dengan Pilkada kemarin, kampanye hitam, tolak mayat bahkan jual ayat agar bisa mereka merebut hati rakyat, siapakah yang mempelopori, kalau bukan FPI. Penutupan hiburan malam oleh sandiaga merupakan tindakan premanisme oleh Pemprov, ketidak dewasaan dalam berucap dan bertindak bisa menjerumuskan jakarta 5 tahun mendatang. Dari persoalan rumah DP 0% yang saat ini masih menjadi topik yang tak masuk akal, penutupan alexis hingga merangkul preman-preman kalijodo untuk bekerjasama, itu merupakan sebuah tindakan yang prematur atau dipaksakan. Sandiaga tidak menutup alexis, maka FPI akan merongrong pemerintahan Anies-Sandi karena tidak tunduk pada hukum FPI yang telah bersusah payah jual ayat dan mayat untuk kemenangan mereka, ini juga menjadi sebuah dilema yang tak terelakkan bagi mereka. Bagai makan buah semelekete, eh...simalakama maksudnya, dimakan mati FPI gak dimakan mati HTI. Inilah berbahayanya mereka ditunggangi oleh islam garis keras, jika kami mengeluarkan statement seperti ini, kami yakin Jusuf Kalla akan baper lagi dengan mengatakan, "sangat disayangkan media sekelas markibong memfitnah Anies-sandi dtunggangi islam garis keras alias FPI dan HTI", wuish... Coba pak JK berani kritik markibong, kelar hidupnya. Oke, Tindakan Sandiaga uno ini sebenarnya sudah sangat melenceng dan merupakan pengancaman kepada usaha-usaha hiburan malam dijakarta, ucapan yang menurut kami sebuah kemabukan belaka merupakan pencitraan terhadap kaum radikalis ini agar terlihat wow gituh... Nah, soal janjinya ingin menjual saham pemprov di perusahaan bir yang katanya tidak ada faedahnya bagi banyak orang juga menuai cibiran dan kontroversi. Bagaimana mungkin menjual saham milik pemprov yang memberikan hasil nyata bagi kas pemprov DKI, kok malah mau dijual, gak usah sok munafiklah, baru quick count 4 jam saja timsesnya sudah pada mabok whisky. Jadi tidak usah soak agamis dan suci jika didalam hati masih ada keinginan hati untuk membeli bini. Saya yakin anak-anak saja bisa kita ajak berpikir mengapa sandi nekad melakukan hal ini, jawabannya adalah bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di tunggangi oleh FPI dan Islam garis keras, bukan Islam GARIS LURUS seperti NU. Jadi warga jakarta, selamat atas pilihan anda telah memilih preman menjadi pemimpin anda, Perda FPI bukan DKI. Salam waras 2017
Salah satu Anggota Markibong, mendapatkan informasi yang sangat penting untuk anda ketahui demi keutuhan NKRI ini, menurut Informasi yang kami himpun, HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia akan mengadakan pertemuan dengan anggota-anggotanya di Jakarta Selatan.
Beredar Undangan akan diadakannya pertemuan ini pada tanggal 23 April 2017, tepatnya Digedung Balai Sudirman sebagai berikut.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh
Teriring Salam Doa semoga menjadi bagian dari golongan yang mendapat
rahmat dan ridhoNya, Kami Hizbut Tahrir Indonesia mengharapkan kehadiran
Bapak/ibu/Sdr/Sdri pada acara
INTERNATIONAL KHILAFAH FORUM1438 H
Mengangkat tema: "Khilafah Kewajiban Syar'i Jalan Kebangkitan Umat"
yang InsyaAllah akan kami selenggarakan pada:
Hari : Ahad, 23 April 2017
Waktu: 19:30 - 23:00 WIB
Tempat: Gedung Balai Sudirman (Jl. Dr. Saharjo No. 268, Tebet, Jakarta Selatan, 12870)
Demikian, Semoga Allah Swt meringankan langkah kita. Atas perhatian dan kesediannya, kami mengucapkan terima kasih. Jazaakumullah khairan katsiran
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh
MOHON UNDANGAN INI DIBAWA PADA SAAT REGISTRASI
Demikian Agenda mereka yang kami peroleh, dan kami akan memberikan sedikit ulasan video tentang ormas islam garis keras ini dan bukti mereka adalah anggoa ISIS yang sudah di baiat di Indonesia. Berikut video yang kami bagikan kepada anda, bukti bahwa FPI, HTI, FUI dan Ormas Radikal lainnya yang sering menyerukan anti Nasionalisme, demokrasi dan Pancasila.
Di Indonesia mereka terus terang menganggap Pancasila jahiliah. Nasionalisme bagi mereka jahiliah. Tapi reformasi kan memberi angin kepada kelompok-kelompok ini sehingga dibiarkan saja. Dan tidak ada dialog. Akhirnya mereka memanfaatkan institusi (seolah-olah) “mendukung” pemerintah untuk mempengaruhi MUI (Majelis Ulama Indonesia). Tapi mereka taqiah (menyembunyikan agenda perjuangan aslinya), sebab mereka menganggap Indonesia itu sebenarnya jahiliah. Taqiah itu ideologi Syiah tapi dipakai oleh mereka.
Kami menghimbau anda untuk menjaga anak-anak anda dari paham radikalisme dan ideologi khilafah. Cegah terorisme dengan melaporkan kepada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) jika anda melihat hal-hal yang mencurigakan. FPI, FUI dan HTI, Mereka adalah ISIS
Demikian informasi yang kami bagikan kepada anda, jika anda cinta NKRI, sebarkan berita ini agar kita dapat mengehentikan roh-roh ISIS di indonesia.
