Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pembahasan Perppu Ormas itu akan dilakukan sebelum masa sidang pertama DPR RI periode 2017/2018 berakhir 28 Oktober mendatang.
"Makanya ini kami jadwalkan, menyusun jadwal, perkiraan saya setelah minggu depan (rapatnya)," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Kamis (7/9). Zainudin berkata, pihaknya akan mengundang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta penjelasan soal penerbitan Perppu Ormas.Saat ini Komisi II sedang menyusun jadwal dan mekanisme pembahasan Perppu Ormas. Selain melibatkan NU dan Muhammadiyah, pembahasan Perppu akan melibatkan pemerintah dan fraksi di DPR serta pihak terkait.
DPR telah menerima naskah Perppu Ormas dari Pemerintah sejak pekan lalu. Nantinya, parlemen berhak menerima atau menolak Perppu dalam rapat paripurna yang digelar pada akhir masa sidang.
Rapat pembahasan Perppu Ormas akan dilakukan untuk menguatkan posisi masing-masing fraksi dalam memandang produk hukum tersebut. Di sisi lain, Zainudin belum memastikan apakah DPR akan turut mengundang ormas Front Pembela Islam atau tidak pada pembahasan nanti.
"Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, kita kan ada limitasi waktu harus selesai masa sidang ini 27 oktober," ujarnya.
Jemaah korban First Travel menggelar doa bersama di masjid Al-Hidayah, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain doa bersama, juga dilakukan sosialisasi terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Pantauan detikcom di lokasi, ratusan jemaah dari berbagai daerah mulai ramai mendatangi masjid sekitar pukul 08.00 WIB, Minggu (27/8/2017). Acara dimulai sekitar pukul 08.50 WIB diawali dengan pembacaan doa dan dilanjut dengan penjelasan perkembangan kasus penipuan First Travel. Salah satu jemaah mengungkapkan tujuannya mengikuti doa bersama ini adalah untuk meminta kemudahan dalam penyelesaian kasus First Travel yang menimpanya.
"Tujuannya ya kita minta bantuan dari Allah, dan juga untuk memberi kejelasan ke jemaah kondisi First Travel saat ini dan sejauh mana langkah hukum yang sudah dihadapi," kata Ismet, agen First Travel cabang Jakarta.
Jemaah First Travel. Foto: Parastiti/detikcom
Pada acara tersebut, Dwi Librianto, salah satu jemaah First Travel yang ditunjuk sebagai kuasa hukum agen menyampaikan kepada jemaah untuk segera mendaftar sebagai kreditur untuk proses PKPU.
"Fungsi PKPU ini adalah untuk menstrukturisasi utang debitur dan baru dikabulkan jika sudah jatuh tempo. Jadi, bagi yang tidak ikut mengajukan tagihan, maka hak tagihnya hilang," jelas Dwi.
Dwi juga menjelaskan tugas jemaah dan agen saat ini adalah untuk melaporkan sebagai kreditur. Ia juga mengingatkan bagi jemaah yang ingin ikut untuk segera menyiapkan berkas yang diminta.
Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama yang diikuti oleh seluruh jemaah. Ada yang terlihat menangis emosional. Usai acara, beberapa jamaah tampak menghampiri Dwi untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait proses pengadilan PKPU.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pihaknya telah menempatkan petugas keamanan untuk mencegah aksi premanisme oleh juru parkir liar di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat.
Para petugas itu berasal dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebanyak 30 petugas, dari TNI dan Polri sebanyak sembilan petugas per hari.
"Untuk Kalijodo setiap hari kami tempatkan petugas Dishub dan Satgas Lintas Jaya ( TNI dan Polri) sebanyak sembilan orang.
Itu untuk cegah berulang kembali jukir (juru parkir) liar melakukan pungutan di sana," kata Sigit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2017).
Sigit mengatakan, selain mencegah aksi premanisme, para petugas khususnya dari Dinas Perhubungan juga dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar Kalijodo yang rawan macet.
"Tugas Dishub adalah pengaturan lalin di Kalijodo karena setiap pusat giat masyarakat rawan macet," ujar Sigit.
Pengunjung Kalijodo mengeluhkan adanya juru parkir liar yang meminta biaya parkir yang cukup mahal kepada para pengunjung. Juru parkir liar itu meminta biaya parkir mulai dari Rp 2.000, Rp 5.000, hingga Rp 10.000.
Pembicaraan mengenai program uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen yang dilontarkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, terus bergulir.
Pembicaraan tidak hanya terjadi di media arus utama yang mengetengahkan pendapat para pakar, regulator, dan pelaku industri properti, melainkan juga media sosial.
KompasProperti telah melakukan simulasi terkait Program DP 0 Persen dengan DP yang ditalangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp 52,5 juta atau 15 persen dari total harga poperti, dalam hal ini rumah susun (rusun).
Hasil yang didapat dari kalkulator KPR/KPA BTN adalah bahwa untuk dapat membeli rusun dengan harga Rp 350 juta, calon konsumen harus berpenghasilan lebih dari Rp 7,5 juta per bulan atau minimal Rp 9 juta per bulan.
Mengacu aturan BI, cicilan per bulan atau debt service ratio harus 30 persen atau sepertiga dari total penghasilan, dengan besaran tergantung tenor KPR/KPA.
Untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15 persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta.
Ilustrasi.(www.shutterstock.com)
Dengan asumsi suku bunga 8,75 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 3,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun.
Perlu dicatat, simulasi tersebut di atas menggunakan kalkulator KPR/KPA bank konvensional. Lantas, bagaimana bila menggunakan fasilitas KPR/KPA bank syariah?
KompasProperti melakukan simulasi dengan menggunakan kalkulatormurabahah dari empat bank syariah pada Minggu (23/4/2017).
Dua dari empat bank syariah memberikan tenor maksimal hanya 180 bulan atau 15 tahun. Keduanya adalah Bank BCA Syariah, dan Bank Muammalat.
Bank Muammalat, contohnya. Dengan tenor maksimal 15 tahun, bank ini mengharuskan konsumen membayar cicilan Rp 4,3 juta per bulan.
Sementara kalkulator murabahah Bank BCA Syariah menunjukkan angka Rp 4,3 juta per bulan dengan margin efektif 16 persen per annum.
Lain lagi dengan Bank Syariah Mandiri. Bank pelat merah ini, bahkan hanya memberikan tenor maksimal 120 bulan atau 10 tahun.
Dengan tenor seperti ini, konsumen diwajibkan membayar cicilan per bulan Rp 4,13 juta per bulan dengan margin efektif 16,2 persen per annum.
Ilustrasi(shutterstock)
Dibandingkan ketiga bank syariah di atas, Bank BNI Syariah lebih fleksibel. Konsumen dapat memilih tenor lebih panjang hingga maksimal 240 bulan atau 20 tahun.
Untuk tenor sepanjang itu, konsumen harus mengangsur Rp 3,046 juta per bulan. Sementara bila konsumen memilih tenor 15 tahun, akan didapati angka Rp 3,3 juta per bulan.
Minimal penghasilan
Baik Bank BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Muammalat, maupun Bank Syariah Mandiri mengenakan besaran DP 30 persen dari total harga rusun.
Pengenaan DP ini lebih tinggi dua kali lipat dibanding Program DP 0 Persen milik Anies-Sandi yang bakal ditalangi Pemprov DKI Jakarta.
Ilustrasi:(www.shutterstock.com)
Karena DP yang ditetapkan 30 persen, keempat bank syariah tersebut menyetujui plafon pinjaman atau murabahah hanya Rp 245 juta.
Selain itu, yang perlu dicatat juga adalah minimal penghasilan konsumen. Jika penghasilan konsumen hanya Rp 7 juta per bulan, jangan harap aplikasi KPR Anda disetujui bank-bank syariah ini.
Bank BNI Syariah menetapkan gaji minimal konsumennya yang memilih tenor maksimal 240 bulan adalah Rp 7,615 juta per bulan.
Angka lebih tinggi ditetapkan untuk konsumen yang memilih tenor 180 bulan, yakni Rp 8,261 juta per bulan.
Sedangkan konsumen yang ingin menggunakan KPR Bank Muammalat untuk dapat memenuhi debt service ratio 30 persen dari total penghasilan harus bergaji minimal Rp 12 juta per bulan, serupa dengan Bank BCA Syariah.
Penerimaan terhadap perbedaan telah menjalin negara ini. Konsep minoritas-mayoritas bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk diterima sebagai kenyataan. Di Tanah Sahabat, dua guru muda ini tak hanya mengajar, namun juga belajar soal penerimaan terhadap liyan.
Kamis, 30 Maret 2017, detikcom menempuh perjalanan sekitar 40 km dari Fulan Fehan ke ibu kota Kabupaten Belu, Atambua. Dari pinggir jalan, anak-anak sekolah menyapa kami, lengkap dengan senyum ramah.
Sesekali mereka tampak hilir mudik di jalan-jalan desa sampai di jalan besar perbatasan negara. Kadang yang menyapa adalah anak-anak kecil berseragam merah putih, ada pula yang berseragam putih abu-abu. "Selamat pagi," kata mereka kepada kami enam orang dari Jakarta.
Barangkali ini potret keramahan Belu. Kabupaten ini terletak di Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste. Secara bahasa, 'belu' dalam bahasa Tetun berarti 'sahabat'. Tanah ini didiami oleh empat suku utama, yakni Tetun, Bunak, Dawan, dan Kemak.
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Di tengah perjalanan, di Lahurus, Kecamatan Lasiolat, kami bertemu dengan dua pemuda bukan dari Tetun, Bunak, Dawan, atau Kemak, melainkan Jawa. Mereka berada di tempat yang jauh dari kampung halamannya untuk mengajar. Mereka adalah guru di kawasan tapal batas ini.
Gilang Rickat Trengginas, yang berbaju biru, adalah sarjana Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berumur 23 tahun. Di sebelahnya ada Dhani Kurniawan, yang berbaju putih, sarjana Pendidikan Sejarah UNY berumur 25 tahun.
Mereka adalah guru dari Sarjana Mendidik di Daerah Terluar (SM3T), program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka dan puluhan kawannya ada di berbagai pelosok yang terpisah-pisah di Indonesia untuk mengajar selama setahun.
"Selain ingin mencari pengalaman di daerah perbatasan, saya ingin melihat bagaimana kondisi pendidikan di perbatasan," kata Gilang di pinggir jalan, tak jauh dari tempat mereka tinggal.
Siang itu sebagian siswa-siswi telah melangkah pulang dari SMA Mgr Gabriel Manek SVD di Lahurus, Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat. Sama halnya Gilang dan Dhani juga sudah selesai mengajar di sekolah itu. Di luar sedang hujan, kami berbincang di halaman salah satu rumah warga.
Dhani, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, mengaku lahir dan besar di lingkungan Jawa. Saat terjun menjadi guru di Belu, Dani menghadapi realitas yang sama sekali baru. Begitu pula Gilang yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.
"Perbedaan di sini cukup banyak juga," kata Dhani.
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Sekilas, penampilan mereka dengan warga setempat sudah berbeda, agama yang dianut Dhani dan Gilang juga berbeda dengan yang dianut warga setempat, bahasa daerah juga jelas-jelas berbeda.
"Untung ada bahasa Indonesia. Kalau tidak, ya kita mau omong apa," kata Dhani sambil tersenyum.
Gilang dan Dhani tinggal indekos di rumah tetua adat Nai Lasiolat setempat. Penerimaan warga setempat membuat mereka tenang. Bahkan Gilang menyatakan sudah merasa menjadi satu dengan masyarakat.
"Masyarakat menerima pendatang dengan baik. Saya kalau di sini seperti merasa tinggal di daerah sendiri. Lama-kelamaan logat kami ikut seperti orang sini juga," kata Gilang.
Sebagai seorang muslim dari Jawa, awalnya Dhani sering berpikir bagaimana mungkin dirinya menjadi minoritas di negara ini. Kini dia merasakan sendiri.
"Kami bisa merasakan jadi minoritas di sini," kata Dhani.
Sepanjang yang mereka tahu, hanya mereka berdua saja orang beragama Islam di Lasiolat. Mayoritas di sini beragama Nasrani. Bukan berarti minoritas adalah kaum yang tergencet. Malahan di tanah ini, Dani dan Gilang merasa diperlakukan dengan baik.
"Kami diizinkan untuk pergi beribadah ke Atambua setiap hari Jumat. Justru malah orang-orang sini kadang mengingatkan, 'Mas Gilang, bukannya ini hari Jumat? Silakan turun ke Atambua,'" tutur Gilang.
Pihak sekolah mengosongkan jadwal mengajar Gilang dan Dhani setiap hari Jumat, mengakomodasi kegiatan salat Jumat. Untuk salat Jumat, mereka meluncur ke masjid di Atambua, sekitar 30 km dari sini.
Kebetulan hujan sudah reda. Mereka kemudian mengajak kami melihat sekolah, jaraknya sekitar 300 meter dari tempat kami duduk-duduk. Sambil berjalan, Gilang bercerita bahwa dirinya juga menghormati adat istiadat warga setempat. Bentuk pamali dan kepercayaan di sini tak akan dilanggarnya. Bila hendak melangkah ke tempat yang baru, dia akan meminta izin terlebih dahulu. Dia mengambil contoh soal bukit di seberang jalan. Bukit menjulang itu sekilas tampak biasa saja, dengan pepohonan dan rumput-rumput menghijau.
"Misalnya bukit itu, kita tidak boleh sembarangan naik ke atas karena kepercayaan di sini kental sekali. Kami pun kalau mau melakukan sesuatu juga harus ngobrol dulu sama orang sini, menghormati adat-istiadat juga," kata Gilang.
Aktivitas di Sekolah
Akhirnya kami sampai juga di sekolah. Masih ada siswa-siswi kelas III SMA yang menjalani kegiatan belajar. Suster Carolla PRR, yang merupakan Wakil Kepala Kurikulum Sekolah, ada di lokasi.
Carolla menyapa Gilang dan Dhani dengan ramah. Dia merasa dua guru muda ini memang mudah beradaptasi dengan kondisi di sini.
"Mereka gampang menyesuaikan diri dengan keadaan yang seperti ini," tutur Carolla sambil menjinjing buku. Kata dia, Gilang dan Dani juga sesekali memimpin doa menurut Islam saat ada acara rapat atau pertemuan di sekolah, sebagaimana tradisi mereka yang juga sering bergantian dipimpin doa oleh orang beragama Katolik maupun Kristen. Bagi masyarakat sini, perbedaan adalah hal yang biasa saja, termasuk perbedaan agama dan budaya.
"Budaya itu tidak membuat kami saling jauh satu sama lain, tetapi sebenarnya memperkaya," kata Carolla.
Sekolah ini dilengkapi lapangan di tengahnya, cukup luas untuk memuat seratusan orang upacara bendera di sini. Lapangan ini sedang diuruk lumpur abu-abu basah yang luar biasa liat bila menempel di alas kaki, serupa dengan lumpur untuk membangun proyek jalan sabuk merah perbatasan di depan.
Suasana di dalam kelas berubah tenang saat Carolla memasuki kelas. Para siswi sudah siap menerima pelajaran. Belum ada siswa yang terlihat hadir di kelas.
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Gilang dan Dani terlihat memeriksa hasil pekerjaan rumah murid-murid di sini, membantu Carolla barang sejenak saja.
Total siswa kelas III ada 54 orang, dan total murid di sekolah ini ada 143 orang. Pada dasarnya, murid-murid di sini mulai beraktivitas sejak pukul 07.00 Wita. Jam pelajaran berakhir pukul 12.45 Wita. Di luar itu, seperti murid kelas III ini, adalah jam tambahan.
Gilang mengajar mata pelajaran geografi untuk kelas I, dan pelajaran olahraga untuk kelas I, II, dan III SMA. Dhani mengajar sejarah untuk kelas I dan II serta pendidikan kewarganegaraan untuk kelas I SMA.
Sudah sejak tiga tahun lalu sekolah ini menerima guru dari program SM3T. Namun bukan berarti sudah tak ada tantangan lagi bagi Gilang dan Dhani mengajar di sini. Tantangan yang klasik di sini adalah soal fasilitas, bahkan fasilitas mendasar: buku.
"Soal fasilitas, tentu di sini berbeda dengan di Jawa. Buku cetak di sini agak sulit didapat. Saya mengajar sejarah tanpa buku cetak juga agak sulit," kata Dhani.
Ada pula karakter anak didik yang dirasa berbeda dengan anak-anak yang pernah ditemuinya di daerah asal. Gilang mengaku pernah disarankan oleh guru yang lebih berpengalaman agar lebih keras dalam mengajar murid-murid di sini, bahkan Gilang dipersilakan tak segan-segan untuk menggunakan tindakan fisik kepada murid supaya murid menuruti perintahnya. Namun ini tak dilakukannya.
"Di sini biasa memukul murid memakai rotan, meskipun tidak sampai mengakibatkan luka. Saya diberi tahu untuk menghadapi murid agar memakai rotan. Namun saya tidak pernah memakai rotan, karena tidak terbiasa," tutur Gilang tersenyum.
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Gilang dan Dhani mengaku menerima gaji dari Kementerian Pendidikan senilai Rp 2,5 juta/bulan, atau Rp 3 juta/bulan, kadang-kadang Rp 2,8 juta/bulan. Memang nilai nominalnya mereka rasakan agak berubah-ubah seperti itu.
"Tanggal cairnya juga tidak jelas, kadang-kadang pertengahan bulan, kadang-kadang akhir bulan," tuturnya.
Ditambah lagi, pihak sekolah memberi uang Rp 150 ribu/bulan. Semua uang itu bisa digunakan untuk hidup di kawasan terdepan Indonesia ini.
"Itu cukup, layak hidup," kata Gilang.
Soal sinyal komunikasi, mereka sempat mengalami kesulitan saat datang ke sini pertama kali, yakni September 2016. Bila ingin menelpon, mereka harus meletakkan ponsel di luar atau bahkan naik di bukit terdekat untuk mendapatkan sinyal.
"Di situ ada BCL, Bukit Cinta Lahurus. Itu yang di atas tanjakan itu. Mereka biasa berkomunikasi dengan siapa saja di sana," kata Dhani.
Harus menunggu sejenak dulu sebelum ada SMS masuk menandakan ada sinyal telekomunikasi seluler yang bisa digunakan. Setelah itu, barulah mereka bisa bertelepon ria di bukit itu. Bahkan kadang-kadang mereka dapat roaming karena sinyal dari Timor Leste yang masuk. Namun sejak akhir 2016, dibangunlah satu menara BTS di sini. Kini mereka sudah bisa untuk sekadar mengirim e-mail atau pesan via WhatsApp.
"Bisa internet, semenjak ada tower baru di sini, tower Telkomsel," kata Gilang.
Di desa ini, mati lampu sering terjadi. Rata-rata mati lampu berlangsung selama enam jam. Meski harinya tak tentu, namun ada satu hari yang hampir pasti terjadi mati lampu. "Sabtu pasti mati," kata dia.
Secara umum, nasib mereka sebagai guru SM3T jauh lebih baik ketimbang kawan-kawannya yang disebar ke berbagai daerah yang lebih pelosok, jauh dari jalan utama. Dia menceritakan, kawannya ditempatkan di daerah yang jauh di gunung-gunung, tanpa sinyal selular, tak ada listrik, dilengkapi dengan akses jalan yang tak mudah.
"Ada satu teman saya, perempuan, tinggalnya di perpustakaan sekolah di Lamaknen Selatan, tanpa listrik. Medan yang harus ditempuh juga luar biasa. Kalau ke sana harus naik motor ekstra hati-hati melewati jalan setapak. Kami beruntung ditempatkan di sini," tutur Gilang.
Lebih dari itu, mereka juga merasa bersyukur bisa mendapat penerimaan yang baik dari warga setempat. Di Tanah Sahabat ini, Gilang dan Dhani menjadi saksi bahwa toleransi terhadap sang liyan bukan hanya slogan, tapi praksis.
Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tak boleh dijadikan hal yang tabu, dilarang dibicarakan, diselimuti misteri, dan dibiarkan gelap sehingga malah berbahaya. Justru Perbedaan SARA harus dijembatani dengan komunikasi-komunikasi yang mendewasakan dan meningkatkan saling pengertian. Perbedaan bukan untuk ditekan-tekan atau diseragamkan, namun perbedaan harus dirayakan sebagai suatu anugerah.
Seperti kata Suster Carolla tadi, "Budaya itu tidak membuat kami saling jauh satu sama lain, tapi sebenarnya memperkaya."
Wartawan investigasi Allan Nairn merilis sebuah artikel yang menyebut sejumlah perwira aktif dan purnawirawan TNI menggunakan demonstrasi anti-Ahok guna melengserkan Presiden Joko Widodo.
Artikel tersebut berjudul Trump's Indonesia allies in bed With ISIS-backed militia seeking to oust elected president dan dilansir situs The Intercept pada Rabu (19/04).
Namun TNI menepis tuduhan bahwa ada perwira aktif yang terlibat aksi pelengseran Presiden Jokowi.
Kepada BBC Indonesia, Nairn mengaku melakukan investigasi secara mendalam selama satu tahun.
Dalam kurun waktu itu, Nairn mengaku mewawancarai sejumlah sumber intelijen dan militer serta memperoleh berbagai dokumen rahasia terbitan TNI maupun badan intelijen Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden.
"Di tentara, baik yang pensiun maupun masih aktif, ada banyak jenderal yang tidak puas dengan Jokowi dan takut kemungkinan bahwa di masa depan mereka bisa diadili. TNI ada sejarah panjang bunuh orang sipil, mulai dari 1965 sampai sekarang di Papua," kata Nairn dalam bahasa Indonesia, kepada Jerome Wirawan dari BBC Indonesia.
Kekhawatiran itu, menurut Nairn, mulai mengemuka saat pemerintah menggelar Simposium 1965 pada April 2016 yang menghadirkan sejumlah korban dan keluarga korban. Kesimpulan simposium itu adalah negara terlibat dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pasca September 1965.
"Mulai dari saat simposium itu, muncul sebuah gerakan di dalam tentara. Mereka berpikir tentang kemungkinan menggulingkan Jokowi. Mereka marah dan takut atas kemungkinan (pengadilan) HAM. Dan gerakan di jalan sekarang, gerakan anti-Ahok itu, sebenarnya asalnya dari gerakan tentara," kata Nairn.
Hak atas fotomarkibongImage captionDemonstrasi 411 pada 4 November 2016 berujung pada kericuhan. Wartawan investigasi Allan Nairn mengeluarkan laporan yang menyebutkan gerakan itu didukung militer.Hak atas fotomarkibongImage captionDemonstrasi anti-Ahok berlangsung beberapa kali di Jakarta sejak akhir 2016.
Sumber pendanaan
Dalam laporan itu Nairn mengaku mendapat dokumen intelijen dari tiga badan berbeda. Dokumen-dokumen itu, katanya, menyebut demonstrasi anti-Ahok memperoleh pendanaan dari seorang politikus, pengusaha, dan mantan presiden.
Nairn mengklaim telah berupaya memverifikasi dokumen itu dengan mewawancarai orang-orang yang disebut sebagai penyumbang dana, namun mereka menolak.
Hak atas fotoMarkibongImage captionSejumlah ormas menggelar demonstrasi menuntut Ahok dipenjarakan.Hak atas fotoMarkibongImage captionKepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.
Dengan bergeraknya demonstrasi anti-Ahok, kata Nairn, militer tidak terlihat kasat mata di jalan sehingga kudeta akan berlangsung melalui 'kekuatan rakyat' dan bukan dengan cara kekerasan. Aksi itu tak bisa diremehkan mengingat berhasil menggalang ratusan ribu hingga jutaan orang.
"Ini sama sekali bukan soal agama, ini politik," katanya.
Untuk meredamnya, sambung Nairn, Presiden Jokowi meminta bantuan sejumlah jenderal purnawirawan yang menurutnya pernah terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM.
"Namun, itu ada harganya, yaitu kemungkinan penghentian kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Nairn.
Hak atas fotomarkibongImage captionPresiden Joko Widodo memeriksa kesiapan pasukan Pasukan Khas di Bandung.
Dengan demikian, imbuhnya, walaupun demonstrasi anti-Ahok pada akhirnya bisa diredam, tentara tetap menang mengingat kasus-kasus pelanggaran HAM tak lagi diusik.
Menjawab pertanyaan BBC Indonesia, Nairn mengatakan bahwa laporannya "bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diverifikasi". Kendati begitu, ada beberapa orang yang dituding dalam laporan itu yang menurutnya tidak mau memberikan komentar.
Adapun TNI menepis tuduhan bahwa ada perwira aktif yang terlibat aksi pelengseran Presiden Jokowi.
"Sampai hari ini tidak ada laporan makar," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto kepada BBC Indonesia.
Soal penangkapan beberapa purnawirawan atas dugaan makar, Mayjen Wuryanto menegaskan "mereka dulu anggota TNI, tapi sekarang tidak ada hubungannya dengan TNI."
Dari pihak Presiden Joko Widodo, juru bicara kepresidenan Johan Budi menolak menanggapi.
Hak atas fotomarkibongImage captionPresiden Jokowi dan sejumlah menteri menuju lapangan Monas untuk bergabung bersama massa 212 dalam salat Jumat.
Allan Nairn adalah wartawan yang beberapa kali melansir laporan dari berbagai belahan dunia.
Pada era 1980-an, dia mengungkap pembunuhan massal di Guatemala yang disokong AS.
Dia menyaksikan langsung peristiwa di Santa Cruz, Timor-Timur 1991, yang mendorongnya menggalang sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berupaya meyakinkan Kongres AS untuk menekan pemerintahan Bill Clinton untuk memutus bantuan senjata ke Indonesia.
Pada tahun-tahun selanjutnya, Nairn merilis laporan tentang pembunuhan warga sipil di Aceh yang dilakukan TNI. Ia mengaku telah mewawancarai sejumlah jenderal purnawirawan senior mengenai keterlibatan mereka atas kasus-kasus pelanggaran HAM.
Sejumlah kritik menyebut, banyak laporan Nairn yang terlalu didasarkan pada ucapan-ucapan dan pengakuan yang tak bisa diverifikasi, yang dihubung-hubungkan.
Eng, ing, eng... Dari hasil investigasi dan analisa kami, kami mendapatkan bahwa rencana pemindahan Ibukota oleh Presiden Jokowi tidak akan ditunda lagi, beliau memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian teknis demi terlaksananya program pemindahan ibu kota ini.
https://m.tempo.co/read/news/2017/04/06/078863310/jokowi-minta-bappenas-kaji-pemindahan-ibu-kota-ke-palangkaraya Ini merupakan keseriusan beliau dalam memindahkan ibu kota Indonesia ini. Dari segi geografis, palangkaraya sudah memenuhi syarat untuk berdirinya ibu kota dengan lahan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah ini seluas 500.000 hektar persegi dan mininum populasi 1 juta jiwa, sementara kalteng sudah memenuhi syarat tersebut. Pemindahan ibu kota tak lepas dari tingkat krauditnya penduduk kota jakarta sehingga menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeksekusi pemindahan tersebut secepatnya, kemudian dari kondusifitas ibu kota yang rentan pecah-belah oleh kaum radikalis dan rasisialis menambah keyakinan untuk segera merealisasikan program ini. Pertanyaannya, apakah dengan berpindahnya ibu kota dapat menjamin keamanan dari kelompok radikal? Jawaban nya, Jelas ya!. Pertama, Kalimantan Tengah merupakan daerah termasuk teraman selain Kaltim, Kalbar, Kalsel dan juga Kaltara. Peristiwa perang suku dayak dan madura 1998 silam, memang masih membekas dibenak kita generasi saat ini, siapa yang tidak tahu peristiwa tersebut bahkan dunia internasional pun menyoroti peristiwa berdarah tersebut dan menjadi trending topik setiap hari. Tapi siapa sangka, setelah terjadinya perdamaian antara kedua suku, dan sekarang kedua suku tersebut hidup berdampingan layaknya saudara. Itu membuktikan bahwa Kalimantan bukanlah berpenduduk yang rasis menolak suku lain untuk datang dan mencari kehidupan disana, ini juga salah satu menjadi pertimbangan pemerintah. Kalimantan terkenal memegang teguh adat istiadat nenek moyang turun temurun sehingga nilai budaya nya dari zaman ke zaman tidak akan pernah mati, mereka bisa menjunjung tinggi keagamaan mereka tanpa memandang rendah agama orang lain, inilah warisan nenek moyang suku asli kalimantan kepada generasi-generasi sekarang ini. Solidaritas masyarakat kalimantan tidak bisa diukur dengan apapun, jika saudara nya tertindas mereka tidak tinggal diam. Agenda Rizieq Shihab untuk membentuk FPI dikalimantan, sering ditentang oleh suku dayak asli kalimantan, karena mereka tau ormas ini beraliran radikal dan intoleran sehingga susah untuk hidup berdampingan dikalimantan. Nah, itulah beberapa alasan Jokowi segera ingin memindahkan ibu kota ke kalimantan tengah karena kalimantan merupakan daerah teraman bagi keberlangsungan pemerintahan pusat. Karena dengan menjamurnya ormas intoleran di DKI Jakarta dan pulau jawa, itu pasti akan sangat mengganggu dan menghambat roda pemerintahan pusat. Demikian penjelasan kami tentang rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya. Salam waras...
Asia Pulp and Paper (APP) memamerkan teknologi energi terbarukan yang berhasil dikembangkannya dalam ajang Indogreen Environment and Forestry Expo yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Convention Centre (JCC).
Anak usaha Sinar Mas mampu menghasilkan listrik menggunakan getah dan kulit kayu tanaman industri yang diterapkan pada pabrik baru Ogan Komering Ilir (OKI) Pulp and Paper di Sumatera Selatan.
Direktur APP Sinar Mas Suhendra Wiriadinata menjelaskan, pabrik kertas terbesar di Asia yang dioperasikan perusahaannya memanfaatkan getah kayu tanaman industri sebagai bahan baku pembangkit listrik atau recovery boiler yang berkapasitas mencapai 12 ribu TDS (ton padatan kering) per hari atau 2.030 ton uap per jam.
“Proses produksi listrik dimulai dengan cara mengentalkan getah kayu melalui proses penguapan hingga 80 persen padat untuk kemudian dibakar di recovery boiler,” ujar Suhendra, dikutip Jumat (14/4).
Energi panas yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menciptakan uap air bertekanan tinggi yang disalurkan ke turbin dan sumbu generator untuk menghasilkan listrik.
“Pabrik kami di OKI menggunakan sistem baru yang namanya bark gasificationmenggunakan excess kulit kayu yang dihasilkan industri untuk membangkitkan energi,” kata Wakil Direktur OKI Pulp and Paper Gadang Hartawan. Penggunaan teknologi ini disebut Gadang mampu mengurangi konsumsi minyak dan gas dalam kiln kapur hingga 80 persen serta menggunakan kulit kayu dari pohon sebagai biofuel. “Teknologi recovery boiler dan bark gasification pada pabrik kami mampu menghasilkan sekitar 750 Megawatt listrik, murni dari energi terbarukan,” jelasnya.
Pada pameran ini APP Sinar Mas juga memamerkan sistem Manajemen Penanggulangan Kebakaran Terintegrasi atau Integrated Fire Management (IFM) dalam upaya pencegahan karhutla.
Melalui sistem deteksi dini yang terpusat pada situation room centre yang juga diperlihatkan di pameran ini, mengintegrasikan data dari berbagai sumber baik data eksternal maupun data internal di lapangan, untuk mendeteksi apakah titik panas yang terdeteksi merupakan titik api.
Selain itu, APP Sinar Mas juga mensosialisasikan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar konsesi pemasok melalui program yang berbasis wanatani (agroforestry) sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terimplementasikan program DMPA di 66 desa, dimana target sampai dengan 2020 terealisasi di 500 desa yang tersebar di 5 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur).
Jemaah First Travel. Foto: Parastiti/detikcom
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Foto: Danu Damarjati/detikcom
Foto: Danu Damarjati/detikcom
